Jakarta: Kota Impian yang Rumahnya Makin Nggak Terjangkau

Jakarta sering disebut kota peluang. Tempat orang datang untuk cari kerja, naik kelas sosial, dan “mengadu nasib”. Tapi di balik semua itu, ada satu fakta yang bikin geleng-geleng kepala: Jakarta justru jadi provinsi dengan housing gap tertinggi di Indonesia. Hampir setengah rumah tangga di ibu kota belum punya rumah atau tinggal di hunian yang kondisinya belum layak.

Ironis? Jelas. Kota dengan gedung tertinggi, mal terbanyak, dan proyek infrastruktur jumbo justru kesulitan menyediakan rumah yang pantas bagi warganya sendiri.

Biar nggak rancu, housing gap ini bukan cuma soal “belum punya rumah”. Konsepnya juga mencakup mereka yang tinggal di rumah dengan kualitas buruk—padat, sanitasi jelek, bangunan rapuh, atau akses air bersih yang terbatas. Jadi meskipun seseorang punya tempat tinggal, belum tentu rumah itu layak huni. Inilah yang membuat persoalan perumahan Jakarta jauh lebih kompleks dari sekadar membangun unit baru.

Masalah pertama yang paling kelihatan adalah urbanisasi. Jakarta masih jadi magnet utama pencari kerja dari berbagai daerah. Orang terus datang, tapi rumahnya nggak bertambah sebanding. Akibatnya, permintaan melonjak, harga ikut terbang. Rumah di Jakarta perlahan berubah dari kebutuhan dasar menjadi barang “mewah” yang sulit dijangkau banyak orang.

Masalah kedua, harga rumah sudah jauh dari realitas pendapatan. Kenaikan gaji kalah cepat dibanding kenaikan harga properti. Buat kelas menengah bawah, beli rumah di Jakarta sudah seperti mimpi yang makin jauh setiap tahun. Bahkan menabung uang muka pun sering kali terasa mustahil. Akhirnya, banyak orang terjebak tinggal di kos, kontrakan padat, atau harus pindah ke pinggiran kota dengan waktu tempuh kerja yang makin panjang.

Lalu ada persoalan lahan. Jakarta sudah sangat padat. Rumah tapak makin tidak realistis, mau tidak mau arah kebijakan harus ke hunian vertikal. Tapi di sinilah masalah berikutnya muncul: hunian vertikal yang benar-benar terjangkau dan layak masih sangat terbatas. Banyak bangunan bertingkat disebut “solusi”, namun tetap terlalu mahal atau kurang ramah bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Kalau ditarik lebih luas, Jakarta sebenarnya hanyalah versi ekstrem dari masalah perumahan nasional. Secara nasional, jutaan keluarga masih mengalami backlog perumahan—baik karena belum memiliki rumah maupun karena tinggal di rumah yang tidak layak. Pulau Jawa menanggung porsi terbesar dari masalah ini, dan Jakarta berada di titik paling padat dari tekanan tersebut.

Pemerintah tentu patut diapresiasi dengan target ambisius pembangunan jutaan rumah per tahun. Namun Jakarta memberi pelajaran penting: masalah perumahan bukan cuma soal angka. Bangun banyak rumah tidak otomatis menyelesaikan krisis jika rumahnya terlalu jauh dari pusat kerja, tidak terjangkau, atau minim dukungan transportasi dan layanan dasar.

Intinya, Jakarta tidak bisa lagi ditangani dengan cara biasa. Perlu solusi yang juga tidak biasa—pemanfaatan lahan negara di dalam kota, hunian vertikal yang benar-benar terjangkau, skema pembiayaan yang ramah pekerja informal, serta kolaborasi serius antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.

Kalau tidak, housing gap akan terus muncul setiap tahun sebagai judul berita—sementara jutaan warga Jakarta masih harus bertanya: kota ini sebenarnya dibangun untuk siapa?